Seri pertama Ota Lapau mengintip nagari dari dalam: sebuah curhatan yang panjang

Oleh: Roni Keron

Pada hari minggu, tepatnya tanggal 31 Januari 2021 yang lalu, bertempat di Kedai Kopi Talang, jorong Sikabu-Kabu, nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Anak nagari menggelar serial Ota Lapau yang pertama. Serial diskusi yang diadakan oleh karang taruna yang bekerja sama dengan pegiat Legusa Festival. Dimana, pada seri pertama itu dibicarakan sebuah topik yang cukup menarik. Yaitu, mengintip nagari dari dalam.

Apa itu mengintip nagari dari dalam? Mengintip nagari dari dalam, tidak lain adalah sebuah celah untuk kita melihat kondisi nagari hari ini. Kondisi yang akan dibentangkan dari sudut pandang pemerintah nagari. Ibarat sebuah rumah, sekiranya perangkat nagari tentu bisa mengintip laku, kurenah, kebiasaan masyarakat dari balik pintu, dari balik jendela, atau mungkin dari balik tirai. Dengan kata lain, ota lapau ini tidak lain untuk mendengarkan pandangan teman-teman perangkat nagari sebagai orang dalam, yang memang setiap hari bersinggungan dengan masyarakat.

Malam itu, sehabis hujan, di Talang terasa agak dingin dari biasanya. Sebentar saja, kopi yang baru saja diseduh didih, menjadi lali oleh dingin. Sambil menuangkan kopi dari cangkir ke piring kecil, seseorang nyeletuk, “agaknya, cuaca ini bisa menjadi alasan untuk memperlambat jalannya waktu diskusi kita.” Yang lain tidak menjawab, hanya mengangguk kecil sambil memipia goreng ubi di tangan mereka.

Benar saja, jadwal semula yang disepakati jam 8 malam, sedikit melambat menjadi jam 9. Untunglah akhirnya, tampak juga satu persatu teman-teman berdatangan.  Meski tak sebanyak yang diharapkan seperti dalam undangan yang disebar. Namun, seri pertama itu didominasi oleh anak-anak muda saja. Mereka, ada yang bersembunyi dalam jaket tebalnya, juga ada yang menyuruk di dalam sarung. Tidak banyak memang, namun diskusi terasa bergairah. Barangkali mereka yang datang ini memang ingin mengetahui sesuatu tentang nagari mereka.

Herry Wanda selaku sekretaris nagari menjadi pemantik ota pada malam itu. Setelah memperkenalkan dirinya, Wanda kemudian bercerita panjang perihal pengalamannya selama bekerja sebagai perangkat nagari.

Ia menjelaskan, pemerintahan nagari itu fungsinya tidak lain membantu pelayanan administrasi masyarakat. Bagaimana kemudian mempermudah urusan-urusan administrasi masyarakat. Menciptakan pelayanan yang tidak mempersulit masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam salah satu visi misi walinagari katanya, yaitu merevolusi pelayanan untuk masyarakat.

Disamping itu, tugas dan wewenang pemerintah itu adalah menjalankan pemerintahan, seperti pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat, memperbanyak pembinaan masyrakat, serta keadaan darurat nagari terkait penganggaran.

Sumber keuangan desa

Sama-sama kita ketahui kata Wanda, terkait penganggaran dana, anggaran pemerintahan nagari itu ada beberapa sumber. Pertama, kita punya Dana Desa yang berasal dari pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat. Kedua, ada namanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari pemerintahan daerah (APBD Daerah). Ketiga, ada dana Daun, akan tetapi semenjak 2019 tidak ada lagi. Keempat, yang bersumber dari PAN (Pendapatan Asli Nagari). Kemudian juga ada suber lain dari PBB, serta juga dana lain-lain. Dari sumber inilah kemudian roda pemerintahan dijalankan.

Dari beberapa sumber dana tersebut, ada peruntukan tertentu untuk penggunaannya. Misalnya, dana ADD, digunakan untuk operasional rumah tangga pemerintahan. Katakanlah itu gaji perangkat, beli atk, serta peralatan-peralatan kantor.

Lain lagi dengan dana PAN atau Pendapatan Asli Nagari. PAN merupakan hasil pendapatan kekayaan nagari. Hasil pendapatan itu kemudian dikelola secara otonom oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga tertentu. PAN ini satu-satunya sumber anggaran yang tidak diatur oleh regulasi atau aturan-aturan pemerintah lainnya. Yang sudah kita hasilkan dari dana PAN ini, kata Wanda, yaitu pengolahan getah pinus. Selain itu, jika pariwisata kita menghasilkan maka akan bisa dijadikan sebagai pendapatan asli nagari pula.

Sementara, sumber dana yang besar itu dari Dana Desa. Akan tetapi, penggunaan anggarannya diatur oleh apa yang kita sebut dengan regulasi. Tidak tanggung-tanggung, untuk Dana Desa ini ada 3 regulasi yang mengaturnya. Yaitu permendes, permenkeu, dan permendagri. Sekurang-kurangnya kata Wanda, masing-masing kementrian itu ada 3 peraturan yang dikeluarkan. Itu belum termasuk perubahan-perubahan nomor di setiap tahunnya. Intinya, penggunaan Dana Desa tidak bisa serta merta dibelanjakan begitu saja, ada aturan atau regulasi yang mengikatnya.

Selain regulasi, kata Wanda lagi, ada lagi yang mengatur penggunaan Dana Desa ini. Yaitu apa yang kita kenal dengan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Yaitu sebentuk rencana pemerintah nagari selama 6 tahun ke depan berdasarkan visi dan misi walinagari. RPJM inipun musti mengacu kepada RPJM pemerintah. Mulai dari pusat, provinsi, hingga daerah. Jadi, terkait penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan RPJM milik pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.

Ini yang seringkali tidak sampai ke masyarakat, kata Wanda. Bagaimana mekanisme pembelanjaan uang negara, dalam hal ini Dana Desa. Ia tampak bersemangat menjelaskan ini. Tentu karena ini sangat penting baginya, bagi pemerintah nagari. Setelah mencucut seteguk dua teguk kopinya, ia kembali menyambung menjelaskan mekanisme pembelanjaan Dana Desa ini.

Mekanisme pembelanjaan dana desa

Biasanya, walinagari defenitif akan membuat sebentuk visi dan misi. Yaitu semacam acuan untuk kerjanya selama 6 tahun ke depan. Ya, semacam konsep untuk menjalankan pemerintahan. Visi dan misi ini kemudian diturunkan ke dalam apa yang disebut dengan RPJM (Rencana Pembangunan Kerja Menengah). Agar pembangunan tidak tumpang tindih nantinya, terutama dalam pelaksanaan penggunaan anggaran, maka RPJM walinagari ini kemudian disesuaikan dengan RPJM pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Sehingga, bisa meminimalisir temuan-temuan yang merugikan negara.

Meskipun masih dalam bentuk perencanaan, dalam RPJM ini telah tampak gambaran apa saja nantinya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Maka, tahapan selanjutnya adalah menyusun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP. Penyusunan RKP ini akan dibawa dalam forum bersama. Disinilah kemudian semua kelembagaan yang ada di masyarakat, baik itu karang taruna, kelompok tani, pengrajin, tokoh agama, tokoh masyarakat, pendidikan, dan lain-lain berembuk untuk menentukan apa saja yang relevan untuk dibangun di tahun depan.Dari usulan-usulan itu kemudian dilihat, dirujuk kembali lembaran-lembaran RPJM. Apakah kemudian ada dalam RPJM Nagari, RPJM Pemerintah dari pusat hingga daerah. Dilihat pula apa yang tertuang dalam regulasi.

Usulan-usulan masyarakat kemudian akan tersaring dengan sendirinya. Yang tersaring inilah kemudian yang menjadi skala prioritas untuk pembangunan selama setahun. Dan, hasil inilah yang menjadi ketetapan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari (APB). Baik itu yang menyangkut pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan pemberdayaan, juga kegiatan-kegiatan pembinaan.

Wisata Kayu Kolek sebagai program prioritas

Semenjak tahun 2017 banyak desa di Indonesia menjadikan wisata sebagai primadona baru. Entah kenapa orang-orang beramai-ramai ingin kembali lagi ke desa-desa. Seolah-olah manusia hari ini ingin melihat kembali pa yang asli dari mereka, yaitu kampung. Maka, kemendes, kemendagri merespon ini dengan memprioritaskan wisata dalam RPJM nya. Yaitu dengan membuat satu program unggulan, one produk one village, satu produk keunggulan desa. Maka, banyak desa di Indonesia akhirnya menjadikan wisata sebagai produk unggulan desa mereka.

Dari sinilah kemudian munculnya wisata kita, Kayu Kolek. Karena pemerintahan nagari atau desa diwajibkan punya satu produk desa. Maka, atas nama regulasi kita perlu pula untuk membuat satu tempat wisata pula, dengan harapan, bisa mendorong naiknya perekonomian masyarakat. Di samping itu juga lahirnya bidang lain, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM. Dan lain sebagainya. Maka, wisata Kayu Kolek ada dalam penggunaan anggaran yang diprioritaskan ini.

Persoalan yang muncul kemudian

Entah dari mana mulainya, pembangunan wisata Kayu Kolek ini memmunculkan satu persoalan pelik di masyarakat. Yaitu sentimen kewilayahan. Bertepatan keberadaan lokasi wisata ini ada di wilayah jorong Sikabu-Kabu, setelahnya muncul frasa sentimen yang berbunyi “ateh bawah”. Yaitu orang ”ateh” dan orang “bawah”.

Terkait penggunaan anggaran Dana Desa, kenapa Dana Desa ini hanya dibawa ke Sikabu-Kabu saja. Bagaimana kemudian dengan kami yang di bawah. Kira-kira begitulah bunyinya suara sumbang dari jorong lain atau bawah. Sementara versi orang ateh, ketika pembukaaan lokasi, hanya kami dari ateh saja yang hadir bergotong royong. Kemana orang bawah ketika itu. Begitu pula bunyinya beberapa suara riuh darijorong Sikabu-Kabu.

Padahal, kata Wanda, sudah lebih 3 tahun program ini disosialisasikan. Bahwa wisata Kayu Kolek adalah program unggulan nagari, bukan program jorong. Tetapi, entah kenapa tidak juga sampai apa yang dimaksud nagari ini kepada masyarakat.

Akibatnya, sentimen ateh bawah ini menjadi faktor penghambat nomor satu kegiatan-kegiatan penunjang untuk program prioritas wisata Kayu Kolek ini. Jangankan untuk membangun ladang ekonomi baru bagi masyarakat, wisata malah menjadi biang sentimen di masyarakat.

Disamping itu, persoalan lain terkait wisata ini adalah tidaksiapan masyarakat kita menjadi salah satu tujuan wisata. Ketidaksiapan itu tampak dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu wisata. Bahkan masyarakat menyimpan stigma yang negatif soal wisata ini. Wisata bagi masyarakat adalah tempat orang-orang berbuat maksiat. Orang-orang yang datang berwisata adalah untuk mencari tempat maksiat.

Soal yang lain kata Wanda, lembaga-lembaga kemasyarakatan kita entah kenapa tidak bisa bergerak aktif. Kita mempunyai lembaga LPM, Karang Taruna, PKK, di keagamaan kita punya Muna (Majelis Ulama Nagari), lembaga adat seperti KAN juga tidak banyak kegiatannya. Begitu pula dengan BUMNAG sebagai salah satu alat pemutar uang nagari. BUMNAG yang digadang-gadang sebagai lumbung perekonomian masyarakat juga tidak berjalan sebagaimana harapan bersama.

Agaknya, sambung Wanda, masyarakat kita hari ini tengah dilanda krisis kepercayaan yang akut. Tidak hanya pada pemerintah nagari, kepada tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kepada ninik mamak sekalipun. Sehingga, masyarakat tidak mau terlibat aktif dalam hal apapun. Masyarakat hanya terkesan mancaliak jauah saja apapun yang dibuat pemerintah nagari.  Terkesan kita sedang berjalan sendiri-sendiri. Mengkritik sendiri-sendiri, kemudian menyelesaikan persoalan sendiri-sendiri. Sementara kita dengan pongahnya selalu saja membanggakan kearifan bermusyawarah mufakat. Kebersamaan bergotong royong, Tak ada kusut yang tak selesai. Lalu, bagaimana realisasinya dalam hidup bernagari?

Saya kira, kondisi kita hari ini seperti ini, kita mencari-cari sesuatu yang salah di nagari untuk kemudian dijadikan alasan untuk membuat kesalahan yang baru lagi.

Tinggalkan Balasan