Menanggapi pemberitaan yang asal ka meletus saja terkait illegal logging di nagari Tanjung Haro SIkabu-Kabu Padang Panjang.

Oleh: Roni Keron

Beberapa minggu lalu, nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota cukup dihebohkan oleh beberapa pemberitaan di media masa online. Pemberitaan yang terkait dengan dugaan illegal logging itu, hampir setiap waktu dibahas oleh masyarakat di lapau-lapau. Tidak hanya di lapau sebenarnya, di flatform daring serupa facebook dan whatsApp juga tiba-tiba ramai oleh perang komentar.

Sepanjang penelusuran saya, ada 6 pemberitaan yang diposting setidaknya oleh 5 portal berita online. Agaknya berita itu rilis yang kemudian dibagi-bagi ke banyak portal. Barangkali supaya pemberitaannya agak massif, dengan judul yang berbeda-beda sesuai framing yang diinginkan. Akan tetapi isi beritanya hampir sama, hanya saja susunan kalimat perkalimat dan paragrafnya saja yang dirobah letaknya.

Biar lebih jelas, bisa dibaca beberapa pemberitaannya di link berikut:
 

 

 

 

 

 

 

Secara alur, pemberitaan tersebut terasa diatur sedemikian rupa ketersiarannya. Saya mengelompokkannya dalam 3 fragmen. Fragmen pertama lebih kepada upaya untuk memberitakan secara umum, menggiring opini bahwa di nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang benar-benar telah terjadi aktivitas pembalakan liar atau illegal logging di kawasan hutan konservasi. Fragmen ke dua mulai melibatkan pengutipan statemen tokoh-tokoh publik, lumayan untuk bisa menumpang biduk ke hilir. Akan tetapi biduknya bocor pula. Lalu, fragmen ke tiga, bagaimana mengajak pembaca untuk mengusut tuntas aktivitas yang mereka duga akan mengunduli hutan tersebut.

Tetapi, bagaimana rupanya pemberitaan tersebut, dan apa saja yang bermasalah dengannya? Saya berkesempatan menemui pemuda-pemuda yang diduga telah melakukan aktivitas illegal logging tersebut. Dengan jelas sekali mereka menceitakan kronologi kejadiannya. Maka, menurut hemat saya pemberitaan tersebut asal ka meletus saja.

Begini kronologisnya. Pada hari sabtu, tanggal 1 Agustus, kira-kira jam 2 siang, dua orang laki-laki yang mengaku sebagai  intelejen kriminal illegal logging mendatangi tempat Alvandi atau biasa di panggil Al Gaduah yang sedang memotong-motong kayu Pinus dengan mesin chainsaw miliknya. Salah satu dari dua laki-laki itu membawa seekor balam dalam sangkarnya seperti orang bapikek.

Alih-alih memperkenalkan diri, tanpa aba-aba, salah seorangnya berseru, “Pak, tau ndak kojo apak salah,” katanya. Sesaat Al Gaduah berhenti dari pekerjaannya. “Baa dek bisa apak memvonis karojo ambo salah,” kata Al membela diri. “Apak jan salah, kami ko intelejen dari kriminal illegal logging, wak mambaok wartawan ka siko. Apokah berita ko kito salasaian disiko atau kami naiakan ka ateh?” kata orang yang mengaku intelejen tersebut.

Singkat waktu, karena beberapa orang pemuda tidak mau memperbesar persoalan, maka beberapa saat kemudian di salah satu lapau di jorong Tannjung Haro Selatan (tidak jauh dari lokasi) terjadi negosiasi sekaligus transaksi agar supaya “intelejen” tersebut tidak mempebesar-besar persoalan. Pemuda yang diduga melakukan aktivitas pembalakan liar itu harus menebus beberapa item pembiayaan. Pertama biaya burung Balam yang katanya telah seminggu disewa untuk memata-matai. Kedua, biaya operasional mereka (intelejen) ke lapangan. Karena tidak punya uang yang cukup, maka pemuda tersebut berjanji akan melunasi setelah kayu-kayu tersebut terjual.

Alih-alih melunasinya, sekembali dari mengantarkan kayu limbah tersebut para pemuda yang diduga melakukan pembalakan liar itu melihat sang “intelejen” sedang berada disalah satu lapau di Tanjung Haro Utara. Maka beramai-ramailah mereka kesana, dan nyaris terjadi hal-hal yang tidak diinginkaan.

Tak lama setelah itu, kira-kira dua hari setelahnya, berseliweranlah pemberitaan tentang illegal logging tersebut di dunia maya. Bahwa, telah terjadi aktivitas penebangan di “hutan konservasi” serta “hutan lindung” secara liar di nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Pemerintah nagari terkesan membiarkan aktivitas tersebut. Beberapa orang anggota DPRD pun ikut mengutuki aktivitas tersebut, dan mendorong supaya dilakukan pengusutan tuntas.

Setelah saya membaca apa yang diberitakan, dan mengkonfirmasi kejadian secara kronologis kepada para “pembalak”, serta bertanya-tanya ke banyak sumber. Setidaknya, ada 5 poin rekomendasi untuk “wartawan” sekaligus “intelejen” kita itu sebelum mengeluarkan berita kepada masyarakat banyak:

  1. Agar supaya memperbanyak bahan berita, supaya bisa memahami dengan benar konteks suatu peristiwa.

Dengan gagahnya, diberita itu disebutkan bahwa telah terjadi aktivitas illegal logging di nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang. Bahwa, pembalakan itu akan memicu terjadinya banjir dan longsor. Padahal, yang sedang dilakukan adalah pemanfaatan limbah-limbah Pinus oleh para pemuda. Bahwasanya, untuk mendorong menjadi nagari wisata maka pemerintah nagari melakukan pembukaan jalan baru dibeberapa bukit yang berstatus APL (Area Penggunaan Lain). Pepohonan yang yang dilewati oleh jalan yang akan dibuka tersebut tentu harus ditebang. Termasuk pohon Pinus. Pinus-pinus yang tumbang inilah yang kemudian diolah oleh pemuda. Diolah menjadi papan, ataupun yang sudah tak terpakai yang kemudian dijual untuk kayu bakar.

Iya, memang ada satu atau dua pohon yang ditebang, tetapi itu untuk kebutuhan masyarakat setempat yang digunakan untuk tiang-tiang kandang hewan ternak mereka. Nah, di sisi manakah aktivitas di atas dikatakan sebagai aktivitas illegal logging?

Barangkali mungkin iya ada persoalan terkait pengolahan kayu-kayu tersebut. Dan tentu persoalan itu ada dalam biliak anak-anak nagari. Bukan persoalan illegal logging sebagaimana yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut.

  1. “Wartawan” sekaligus “intelejen” kita ini mesti banyak membaca lagi, apa yang dimkasud hutan lindung, apapula itu hutan konservasi, padahal lokasi temuan mereka itu merupakan hutan APL (Area Penggunaan Lain).

Dalam berita tersebut disebutkan bahwa “dari hasil investigasi Tim LSM Garuda Nasional Indonesia Wilayah Sumatera Barat ke lapangan, ditemukan para pembalak liar (Illegal logging) diduga menebas pohon Pinus masih hidup yang tertanam subur di atas bukit dalam kawasan hutan konservasi dan juga termasuk ada tanah ulayat didalamnya.”

Pejabat pemerintahan nagari jelas menyebutkan bahwa lokasi tempat dugaan penebangan liar tersebut adalah tanah dengan status APL (Area Penggunaan Lain). Dimana kawasan APL ini diperuntukkan untuk lokasi pemukiman penduduk, fasilitas publik, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, industri, pembangunan infrastruktur publik, dan banyak fungsi lainnya. Bahkan, belum ada terdengar ada lembaga pemerintah yang mengurusi secara khusus kawasan APL. Memang berbeda halnya dengan Kawasan Hutan, dimana ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) di tingkat provinsi.

  1. “Wartawan” kita ini perlu membaca banyak apa itu illegal logging, biar bisa memahami dengan jelas apa itu illegal logging, dan aktivitas yang seperti apa yang bisa dikategorikan dengan illegal logging.

Berdasarkan pengertian di Wikipedia Illegal logging merupakan aktivitas atau kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Yang maksudnya juga aktivitas pengeksploitasian kayu-kayu hutan, dimana penebangan yang terus menerus dengan jumlah yang tak terhitung, dengan luas yang tak terjangkau, serta melibatkan perusahaan-perusahaan besar.

Apakah kemudian, kayu-kayu yang diambil untuk kebutuhan kandang ternak masyarakat bisa dikategorikan dengan aktivitas illegal logging? Dan pengambilan limbah-limbah kayu hasil penebangan untuk pembukaan jalan yang dilakukan otoritas (pemerintah nagari) bisa disebut illegal logging? Barangkali “intelejen” kita ini juga tidak pernah mendengar cerita bahwa untuk membangun Rumah Gadang dahulunya masyarakat bersama-sama mencari kayu yang kuat untuk tonggak-tonggaknya, dan apakah itu juga termasuk aktivitas illegal logging?

  1. “Wartawan” kita ini perlu membuka lagi kitab kode etik jurnalistik. Kalau sekiranya lupa, diprint saja dan diletakkan di belakang tanda pengenal pers nya.

Dari pengakuan pemuda yang diduga melakukan aktivitas illegal logging tersebut, bahwa mereka telah diperas oleh oknum wartawan agar supaya aktivitas mereka tidak dilaporkan kepada pihak tertentu. Saya kira, tindakan demikian bukanlah tindakan terpuji. Apalagi dilakukan oleh mereka yang berprofesi sebagai wartawan. Dimana wartawan merupakan sebuah pekerjaan yang memperpanjang suara-suara rakyat kecil. Bukan malah kemudian malah menindas rakyat kecil.

Tinggalkan Balasan